MPR Pengangkatan CASN Percepat Bentuk Pemerintahan Efektif Eddy Soeparno, menyambut baik kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Menurut Eddy Soeparno, keputusan tersebut merupakan terobosan penting yang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi calon ASN, tetapi juga mempercepat peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Dengan percepatan pengangkatan, birokrasi akan memiliki tenaga baru yang lebih siap untuk bekerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi publik.

“Kami mengapresiasi kebijakan ini karena akan memastikan birokrasi memiliki tambahan tenaga yang lebih cepat dalam menjalankan tugasnya. Ini merupakan langkah konkret dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Eddy dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta pada Selasa.

MPR Pengangkatan CASN Percepat Dampak Positif

Lebih lanjut, Eddy menekankan bahwa percepatan pengangkatan CASN tidak hanya memberikan kepastian status bagi para calon ASN yang telah lolos seleksi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Calon ASN yang telah melewati tahapan seleksi tentunya sudah mempersiapkan diri untuk bekerja. Dengan adanya percepatan pengangkatan, mereka dapat segera berkontribusi bagi negara. Ini merupakan kabar baik, baik bagi mereka maupun masyarakat yang menantikan pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas,” tambahnya.

Namun, Eddy mengingatkan bahwa percepatan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan dari kementerian dan lembaga dalam menerima ASN baru. Menurutnya, rekrutmen yang dilakukan dengan cepat harus disertai dengan pelatihan yang berkualitas agar para ASN mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.

“Program pembekalan, orientasi, dan pelatihan harus menjadi prioritas utama. Kita membutuhkan ASN yang adaptif, kompeten, serta memiliki dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat,” tuturnya.

Sejalan dengan Visi Reformasi Birokrasi

Sebagai anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Eddy Soeparno juga menilai bahwa kebijakan percepatan pengangkatan ASN sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo dalam membangun sistem birokrasi yang lebih responsif dan berpihak kepada masyarakat.

“Kebijakan ini merupakan awal yang baik dalam proses reformasi birokrasi. Jika dijalankan dengan baik, ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih modern, transparan, dan akuntabel,” kata Eddy.

Ia menambahkan bahwa MPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan utama reformasi birokrasi.

Instruksi Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan untuk mempercepat pengangkatan CASN yang ditujukan untuk formasi tahun 2024. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan berjalan lebih cepat dan efisien, sehingga pelayanan publik dapat segera ditingkatkan.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Senin (17/3), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan arahan Presiden mengenai percepatan pengangkatan ASN.

“Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Bapak Presiden, beliau telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan CASN dipercepat. Untuk CPNS, seluruh proses pengangkatan harus diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025. Sementara itu, untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), pengangkatan akan diselesaikan paling lambat bulan Oktober 2025,” ungkap Prasetyo Hadi.

Manfaat Jangka Panjang bagi Pemerintahan

Percepatan pengangkatan CASN diharapkan membawa dampak positif dalam jangka panjang bagi pemerintahan Indonesia. Dengan adanya tenaga kerja baru yang lebih segar dan profesional, diharapkan kinerja birokrasi dapat meningkat secara signifikan.

Keputusan ini juga diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan di sektor layanan publik, seperti kekurangan tenaga kerja di beberapa bidang penting, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

Selain itu, kebijakan ini juga mendukung visi besar pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan percepatan pengangkatan ASN, daerah-daerah yang selama ini mengalami keterbatasan tenaga kerja diharapkan dapat segera mendapatkan tambahan personel yang memadai.

Kesimpulan

Kebijakan percepatan pengangkatan CASN yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR dan MPR RI, menunjukkan bahwa langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi yang lebih luas.

Dengan kesiapan yang matang dari kementerian dan lembaga dalam menyerap ASN baru, serta adanya pelatihan yang memadai, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja pemerintahan dan layanan publik secara keseluruhan. Reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, dan inovatif menjadi harapan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, sehingga Indonesia dapat memiliki sistem pemerintahan yang lebih modern dan berpihak kepada rakyat.