Gubernur Jabar Pimpin Apel Satgas Anti-Premanisme Di Industri Dedi Mulyadi memimpin apel kesiapsiagaan yang digelar oleh Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme di kawasan industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya keberadaan Satgas Anti-Premanisme untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, terutama dari berbagai praktik pemalakan dan intimidasi yang sering kali terjadi di sektor-sektor tertentu.
Dedi Mulyadi menjelaskan, pembentukan Satgas ini memiliki tujuan utama untuk menjaga masyarakat dari ancaman premanisme yang sering kali terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik itu di jalanan, pasar, hingga kawasan industri.
“Satgas ini hadir untuk melindungi masyarakat, terutama yang rentan terhadap aksi pemalakan dan intimidasi, seperti petani, pedagang, buruh, hingga pengusaha. Semua elemen masyarakat harus dilindungi dari aksi premanisme yang bisa terjadi di mana saja,” ujarnya.
Gubernur Jabar Pimpin Apel Satgas Dedi Mulyadi
Apel kesiapsiagaan yang diselenggarakan tersebut juga menjadi tanda kesiapan seluruh jajaran Satgas dalam mengatasi masalah premanisme yang meresahkan, khususnya menjelang perayaan Lebaran 2025. Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, keberadaan Satgas Anti-Premanisme di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mencegah tindakan yang merugikan.
Selama ini, lanjut Dedi, berbagai kasus pemalakan telah terjadi di berbagai lokasi. Ia menyebutkan sejumlah contohnya, seperti pemalakan yang dialami sopir truk di jalan, pedagang di pasar, serta para pelaku industri di kawasan industri. “Keberadaan Satgas ini bertujuan untuk meminimalisir hal-hal semacam itu. Kami berharap Satgas dapat bertindak tegas untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya,” tambahnya.
Gubernur Dedi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa Satgas Anti-Premanisme di wilayah Jawa Barat telah berhasil melakukan sejumlah penangkapan terhadap pelaku premanisme. Satgas ini, yang terdiri dari berbagai unsur seperti TNI-Polri dan Polisi Militer (POM), telah beroperasi di berbagai daerah. Berdasarkan data yang ada, lebih dari 20 orang yang terlibat dalam praktik premanisme berhasil ditangkap di beberapa daerah, termasuk Bekasi, Subang, dan wilayah lainnya.
“Satgas ini sudah beroperasi di lapangan. Mereka bukan hanya sekadar memberikan imbauan, tetapi juga melakukan penindakan langsung terhadap pelaku premanisme. Keberadaan Satgas ini menjadi bukti komitmen kami untuk menanggulangi aksi premanisme di berbagai sektor,” jelasnya.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, turut memberikan penjelasan terkait operasional Satgas di daerahnya. Menurutnya, saat ini operasional Satgas masih berjalan secara mandiri dan menggunakan dana swadaya. “Kami saat ini mengoperasikan Satgas ini secara mandiri, dengan bantuan dari masyarakat dan sumber daya lokal. Hal ini kami lakukan agar dapat memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Aep.
Namun, Aep juga mengungkapkan bahwa meskipun Satgas sudah beroperasi, saat ini belum ada regulasi resmi yang mengatur pembentukan dan operasional Satgas Anti-Premanisme di Kabupaten Karawang.
Satgas Anti-Premanisme Di Industri
Ia menyampaikan bahwa, meski begitu, pihaknya tetap melanjutkan operasional Satgas berdasarkan instruksi Gubernur Dedi Mulyadi untuk memastikan keamanan masyarakat. “Kami akan segera mengurus regulasi yang diperlukan. Namun, Satgas akan tetap beroperasi tanpa menunggu regulasi tersebut agar masyarakat tetap merasa aman,” ungkap Aep.
Pihaknya juga mengharapkan ke depannya, regulasi yang lebih jelas dapat membantu memperkuat operasional Satgas di lapangan dan memberikan dasar hukum yang lebih solid bagi tindakan yang dilakukan oleh Satgas. Aep menambahkan bahwa meskipun belum ada regulasi resmi, pihaknya tetap berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan premanisme demi tercapainya keamanan dan ketertiban di wilayah Karawang.
Dalam rangka mendukung operasional Satgas ini, Gubernur Dedi Mulyadi juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara semua elemen, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Kerja sama yang solid diharapkan dapat memberikan dampak yang maksimal dalam menanggulangi aksi premanisme yang meresahkan di berbagai sektor. “Kita semua harus bergotong royong untuk memastikan masyarakat Jawa Barat dapat hidup dengan aman, nyaman, dan bebas dari gangguan premanisme,” ujarnya.
Dengan adanya Satgas Anti-Premanisme, diharapkan kedepannya masyarakat tidak lagi merasa khawatir untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, baik itu di jalan, pasar, maupun di kawasan industri. Selain itu, keberadaan Satgas juga diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, karena kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dari praktik premanisme.
Baca Juga : KKB Serang Guru Dignggruk Enam Orang Dilaporkan Meninggal
Ke depan, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas Satgas Anti-Premanisme dan memperbaiki sistem yang ada agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Gubernur Dedi Mulyadi juga menegaskan pentingnya keberlanjutan dan konsistensi dalam upaya penanggulangan premanisme demi tercapainya keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Jawa Barat.
Sebagai penutup, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satgas yang telah berusaha maksimal untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, premanisme dapat diminimalisir dan Jawa Barat dapat menjadi wilayah yang lebih aman dan nyaman bagi semua warganya.
