Pemerintah Susun Voluntary National Review Indonesia Pada 2025 Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), tengah menyusun Laporan Tinjauan Nasional Sukarela (Voluntary National Review/VNR) tahun 2025.

Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menindaklanjuti implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta pelaporan kemajuannya kepada komunitas internasional.

VNR 2025 disusun sebagai refleksi atas komitmen Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Tema yang diangkat untuk laporan tahun ini adalah “Fostering Inclusive Growth: Advancing a Sustainable and Resilient Indonesia” atau “Mendorong Pertumbuhan Inklusif: Memajukan Indonesia yang Berkelanjutan dan Tangguh.”

Pemerintah Susun Voluntary National Pada 2025

Fokus utama laporan ini mencakup lima tujuan prioritas dalam SDGs, yaitu: Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 14 (Ekosistem Lautan), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Dalam kegiatan Konsultasi Publik atas Rancangan Laporan VNR 2025 yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (5/5/2025), Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas, Dr.

Pungkas Bahjuri Ali, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Nasional SDGs, menyampaikan bahwa laporan ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi presiden terpilih.

“Melalui laporan ini, kita ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga mengedepankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan ketahanan. Kami ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” ujar Pungkas dalam keterangannya.

Lima Fokus SDGs: Refleksi Prioritas Nasional

Lima tujuan yang dipilih dalam laporan VNR tahun ini merepresentasikan arah kebijakan nasional ke depan. Fokus pada kehidupan yang sehat, pemberdayaan perempuan, pertumbuhan ekonomi yang merata, kelestarian ekosistem laut, serta penguatan kerja sama global menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai landasan utama.

Dr. Leonardo AA Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Nasional SDGs, menuturkan bahwa keberlanjutan tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata. Ia mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam memperluas kawasan konservasi laut yang kini telah mencapai 29,9 juta hektare.

“Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pelestarian ekosistem, tetapi juga menunjukkan upaya serius dalam memperkuat perekonomian berbasis kelautan yang inklusif, terutama bagi masyarakat pesisir,” jelas Teguh.

Model Ekonomi Baru: Hijau, Biru, dan Sirkular

Dalam sambutannya, Pungkas juga menyoroti arah baru model pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai mengarah pada sistem yang lebih ramah lingkungan dan adil secara sosial. Ekonomi hijau (green economy), ekonomi biru (blue economy), dan ekonomi sirkular (circular economy) menjadi landasan strategis bagi pembangunan nasional ke depan.

Dengan rata-rata pertumbuhan sekitar lima persen per tahun, pemerintah Indonesia menilai bahwa penerapan model ekonomi alternatif ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus merespons krisis iklim yang semakin mendesak.

“Ekonomi hijau dan biru tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang kerja baru, mendorong inovasi, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Ini adalah investasi jangka panjang bagi generasi mendatang,” tegas Pungkas.

Kolaborasi dan Partisipasi Multisektor

Laporan VNR 2025 juga menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Proses penyusunan laporan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, lembaga masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, serta mitra pembangunan internasional.

“Prinsip no one left behind menjadi panduan utama dalam penyusunan laporan ini. Kami ingin memastikan bahwa suara semua pihak terwakili, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif dan relevan dengan kondisi lapangan,” jelas Teguh dalam sesi diskusi.

Selain menjadi sarana evaluasi dan pelaporan, VNR juga diharapkan menjadi wadah pembelajaran bersama. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan TPB/SDGs, seperti keterbatasan pendanaan, kapasitas teknis, serta kesenjangan antarwilayah, diidentifikasi dan dikaji secara mendalam untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan yang lebih baik ke depan.

“Kita tidak hanya ingin menunjukkan keberhasilan, tetapi juga belajar dari hambatan yang ada. Dari situ kita dapat memperbaiki strategi dan memperkuat kelembagaan pelaksana SDGs di tingkat pusat hingga daerah,” tambahnya.

Menuju Forum Internasional

Laporan VNR Indonesia 2025 dijadwalkan akan dipresentasikan pada High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Forum ini merupakan ajang resmi bagi negara-negara anggota untuk mempresentasikan capaian dan rencana mereka dalam implementasi Agenda 2030.

Pungkas menyampaikan bahwa pelaporan ini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan kontribusi aktif Indonesia dalam mendorong pembangunan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kita harus menjaga semangat kolaboratif dan komitmen tinggi dalam mencapai seluruh target SDGs. Dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin Agenda 2030 bukan sekadar harapan, tapi bisa menjadi kenyataan,” pungkasnya.