Perlindungan WNI Diluar Negeri Kebangkitan Nasional Indonesia sebagai momen bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran bersama untuk memperjuangkan kemerdekaan, kehormatan, serta posisi sejajar di antara bangsa-bangsa lain di dunia.

Peringatan yang memasuki usia ke-117 pada tahun ini mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat,” sebuah seruan moral yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bangkit menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

Tema tersebut tidak sekadar menjadi slogan semata, melainkan sebagai ajakan nyata agar seluruh lapisan bangsa bersama-sama menguatkan fondasi negara di tengah berbagai tekanan dan perubahan global yang dinamis.

Namun demikian, dalam gema perayaan tersebut, penting pula untuk merenungkan apakah semangat kebangkitan nasional ini dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berada jauh di luar batas-batas wilayah tanah air.

Perlindungan WNI Diluar Negeri Setiap Tanggal 20

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Tawau, sebuah kota di Sabah, Malaysia, yang terletak di ujung utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Di kota ini, terdapat ribuan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI).

Mereka merupakan gambaran nyata dari anak bangsa yang harus berjuang di luar negeri dengan kondisi yang rentan dan penuh tantangan. Status keimigrasian yang tidak menentu, tekanan ekonomi yang tinggi, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia menjadi kenyataan yang dihadapi setiap hari.

Dalam konteks ini, makna kebangkitan nasional mendapatkan bentuk yang paling nyata, yaitu melalui kehadiran negara sebagai pelindung dan pembela hak-hak warga negaranya di luar negeri. Kehadiran negara bukan sekadar retorika, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan konkret yang menjawab kebutuhan dasar dan hak-hak konstitusional para WNI yang tinggal di luar wilayah Indonesia.

Menurut konstitusi negara, perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia merupakan kewajiban mutlak yang harus dijalankan. Di wilayah luar negeri, mandat ini dijalankan oleh perwakilan resmi pemerintah Indonesia, salah satunya adalah Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Sabah.

Konsulat ini memiliki peran strategis sebagai ujung tombak diplomasi perlindungan, khususnya di kawasan yang memiliki hubungan geografis dan sosial budaya yang erat dengan Kalimantan Utara.

Perlindungan yang diberikan oleh konsulat mencakup berbagai layanan kekonsuleran. Mulai dari pencatatan kelahiran, legalisasi dokumen, hingga penanganan kasus hukum dan ketenagakerjaan yang melibatkan WNI. Layanan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara tetap terjaga meskipun mereka berada di luar negeri.

Kebangkitan Nasional Indonesia

Dalam ranah keimigrasian, Konsulat RI di Tawau menyediakan fasilitas penerbitan paspor bagi WNI, termasuk layanan e-paspor yang resmi diluncurkan sejak September 2024.

Selain itu, konsulat juga mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan resmi. Langkah-langkah tersebut sangat krusial agar para pekerja migran tetap memiliki identitas hukum yang jelas dan terikat secara formal dengan negara asalnya.

Namun demikian, perlindungan yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan layanan administratif saja. Diperlukan perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat reaktif menjadi proaktif, serta diplomasi perlindungan yang lebih preventif dan kolaboratif.

Hal ini berarti perwakilan pemerintah harus berupaya aktif menjalin kerja sama erat dengan otoritas lokal Malaysia guna membuka akses legalisasi, memberikan edukasi yang memadai, dan melakukan pendataan secara akurat terhadap seluruh pekerja migran serta keluarga mereka.

Pendekatan semacam ini akan memungkinkan terwujudnya perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi para PMI, sekaligus mengurangi risiko terjadinya eksploitasi, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi pada kelompok rentan ini.

Selain itu, kolaborasi yang baik antara Indonesia dan Malaysia di tingkat daerah dapat memperkuat hubungan bilateral sekaligus mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran para PMI mengenai hak dan kewajiban mereka selama berada di luar negeri. Melalui program edukasi yang terstruktur, mereka dapat memperoleh informasi yang akurat dan lengkap mengenai prosedur legalisasi dokumen, akses layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan mekanisme pengaduan bila mengalami persoalan hukum atau sosial.

Baca Juga : SBY Serukan Persatuan Global Untuk Menghadapi Di Krisis Iklim

Dengan demikian, peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang mengusung semangat “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat” bukan hanya relevan di dalam negeri, tetapi juga harus diterjemahkan secara nyata dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan warga negara yang berada di luar wilayah tanah air. Negara harus hadir secara nyata dan konsisten sebagai pelindung hak-hak warganya tanpa terkecuali.

Sebagai penutup, kebangkitan nasional di era modern menuntut peran serta semua elemen bangsa, baik pemerintah, masyarakat sipil, dan diaspora untuk bersama-sama memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, di mana pun mereka berada, dapat merasakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan yang setara. Upaya ini menjadi bagian integral dari penguatan bangsa dan negara yang kokoh, berdaulat, dan berkeadilan sosial.