22 Pejabat Kemenkeu Dirombak Prabowo, Berikut Detailnya
Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menunjukkan langkah konkret dalam restrukturisasi kabinet dan aparatur pemerintahan, termasuk di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Sebanyak 22 pejabat eselon tinggi Kemenkeu dirombak dalam keputusan yang diumumkan awal pekan ini. Perombakan ini menandai upaya Prabowo untuk membangun sistem birokrasi yang lebih dinamis, profesional, dan siap mendukung program ekonomi nasional.
Tujuan Strategis Perombakan Pejabat Kemenkeu
Langkah perombakan ini bukan tanpa alasan. Prabowo menegaskan bahwa restrukturisasi tersebut merupakan bagian dari pembenahan manajemen keuangan negara agar lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap tantangan global.
Dengan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, Prabowo ingin mendorong jajaran Kemenkeu agar lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam konferensi pers resmi, Prabowo menyatakan, “Reformasi birokrasi adalah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Pejabat yang ditunjuk harus punya visi, komitmen, dan keberanian untuk membuat terobosan.”
Jabatan yang Mengalami Perubahan
Berikut ini adalah beberapa jabatan penting di Kemenkeu yang mengalami perombakan dalam gelombang pertama:
-
Direktur Jenderal Anggaran (DJA) – kini dijabat oleh Andri Yusuf, menggantikan Budi Prasetyo.
-
Direktur Jenderal Pajak (DJP) – posisi strategis ini kini dipercayakan kepada Sri Rahmat Hidayat, mantan Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan.
-
Inspektur Jenderal Kemenkeu – diisi oleh Retno Widyaningrum, menggantikan posisi lama yang kosong sejak awal tahun.
-
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) – digantikan oleh ekonom muda, Dimas Arya Putra, yang sebelumnya menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
-
Direktur Jenderal Perbendaharaan – kini dijabat oleh Harun Wirawan, menggantikan Siti Nadia.
Selain jabatan-jabatan tersebut, perombakan juga terjadi pada posisi strategis lainnya di level direktorat dan subdirektorat, serta staf ahli menteri.
Alasan di Balik Pemilihan Pejabat Baru
Pejabat-pejabat yang dipilih merupakan kombinasi dari figur muda berprestasi, pegawai senior berpengalaman
dan profesional eksternal. Prabowo tampaknya menginginkan kolaborasi lintas generasi dalam tubuh kementerian.
Kriteria utama dalam seleksi ini meliputi integritas, rekam jejak kinerja, inovasi kebijakan, serta kemampuan menghadapi tekanan publik.
Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari pendekatan meritokrasi, yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil.
Reaksi dari Internal dan Publik
Kebijakan perombakan ini menuai respons beragam. Di kalangan internal Kemenkeu
banyak yang mengapresiasi keputusan ini sebagai angin segar untuk menghilangkan praktik-praktik yang tidak sehat dan menumbuhkan budaya kerja berbasis kinerja.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Indra Wahyudi, menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bahwa Prabowo serius melakukan pembenahan birokrasi sejak awal. “Jika dilanjutkan dengan kebijakan reformasi fiskal yang tepat, ini bisa menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi nasional,” ujarnya.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski menuai apresiasi, perombakan ini menyisakan tantangan besar. Para pejabat baru harus mampu membuktikan kapasitasnya dalam mengelola isu-isu strategis seperti penerimaan negara, subsidi energi, pengendalian utang, serta reformasi perpajakan.
Apalagi, target Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional ke angka 6–7% per tahun membutuhkan peran aktif Kemenkeu dalam menciptakan iklim fiskal yang sehat.
Harapan publik kini mengarah pada kinerja nyata, bukan sekadar perombakan struktural.
Pemerintah juga didorong untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja pejabat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Baca juga: DPR Kritisi Peta Jalan 3 Juta Rumah yang Dianggap Bikin Sulit Rakyat
Kesimpulan: Reformasi Awal Menuju Pemerintahan Efektif
Langkah Prabowo Subianto merombak 22 pejabat Kemenkeu merupakan sinyal awal yang kuat mengenai komitmennya terhadap reformasi birokrasi. Keberanian untuk mengganti posisi-posisi penting dengan figur-figur baru menunjukkan arah perubahan yang lebih serius dalam membenahi tata kelola keuangan negara.
Jika perombakan ini diikuti dengan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang ketat, maka Kemenkeu berpeluang menjadi motor utama dalam pencapaian agenda besar pembangunan ekonomi nasional ke depan.
