Kuasa Hukum Hasto Audit CDR Tak Mampu Dijawab Jaksa

Kuasa Hukum Hasto Audit CDR Tak Mampu Dijawab Jaksa, Delik Perintangan Penyidikan Harus Gugur

Dalam perkembangan terbaru kasus hukum yang melibatkan Hasto, kuasa hukumnya menyatakan bahwa audit Call Detail Record (CDR) yang diajukan tidak mampu dijawab

secara memadai oleh jaksa penuntut umum. Hal ini menjadi sorotan penting dalam proses persidangan yang tengah berjalan, terutama terkait dugaan perintangan penyidikan yang menjerat kliennya.

Kuasa hukum menilai bahwa bukti audit CDR yang menjadi dasar tuduhan tersebut lemah dan tidak memenuhi standar pembuktian yang sah. Mereka menegaskan bahwa

ketidakmampuan jaksa menjawab audit ini harus menjadi alasan kuat bagi hakim untuk memutuskan gugurnya delik perintangan penyidikan terhadap Hasto.

Pentingnya Audit CDR dalam Kasus Perintangan Penyidikan

Audit Call Detail Record adalah salah satu alat bukti elektronik yang sangat krusial dalam kasus-kasus tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi

dan koordinasi pelaku kejahatan. Dalam perkara perintangan penyidikan, CDR digunakan untuk melacak komunikasi yang diduga berupaya menghambat proses hukum.

Namun, dalam kasus Hasto, kuasa hukum menyatakan bahwa audit CDR yang diajukan tidak dilakukan dengan metode yang benar dan valid.

Hal ini menyebabkan hasil audit tersebut menjadi tidak bisa dijadikan acuan kuat untuk menjerat kliennya. Mereka juga menyoroti adanya ketidakkonsistenan data yang disampaikan oleh jaksa selama proses persidangan.

Tanggapan Jaksa dan Proses Persidangan

Pihak jaksa penuntut umum telah memberikan tanggapan atas keberatan kuasa hukum tersebut. Namun, menurut kuasa hukum Hasto

jawaban jaksa masih jauh dari memuaskan dan tidak mampu membuktikan validitas audit CDR secara meyakinkan di mata hukum.

Persidangan pun terus berjalan dengan agenda mendengarkan saksi dan pengumpulan alat bukti tambahan. Meski demikian, ketidaktepatan dalam pengelolaan bukti elektronik ini menjadi perhatian serius bagi hakim yang menangani perkara tersebut. Hakim diharapkan bisa mempertimbangkan fakta ini secara objektif dalam membuat putusan.

Implikasi Hukum Gugurnya Delik Perintangan Penyidikan

Jika delik perintangan penyidikan dinyatakan gugur, maka hal ini akan berdampak besar bagi kelangsungan perkara yang melibatkan Hasto. Gugurnya delik berarti tuduhan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga kemungkinan besar klien Hasto akan dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Kuasa hukum menilai bahwa keputusan seperti ini penting untuk menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum, terutama bila bukti yang diajukan tidak memenuhi standar pembuktian yang sah dan valid. Mereka juga menekankan pentingnya proses peradilan yang fair dan transparan.

Proses Hukum dan Langkah Selanjutnya

Meski menghadapi tantangan bukti, proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Kuasa hukum Hasto menegaskan akan terus melakukan pembelaan secara maksimal dan memanfaatkan seluruh jalur hukum yang ada untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Selain itu, mereka juga akan mengajukan bukti dan saksi tambahan yang dapat memperkuat posisi kliennya dalam persidangan. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi hukum yang matang dalam menghadapi kasus yang cukup kompleks ini.

Kesimpulan: Harapan ke Depan dalam Proses Peradilan

Kasus Hasto dengan tuduhan perintangan penyidikan dan audit CDR yang kontroversial membuka diskusi penting tentang validitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Ketidakmampuan jaksa menjawab audit CDR menjadi titik krusial yang bisa menentukan nasib perkara.