Kasus Google Cloud Kemendikbudristek, KPK Akan Panggil Nadiem Makarim dan Minta Keterangan Google
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan layanan Google Cloud oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kasus ini mencuat usai muncul laporan dugaan kontrak tidak transparan serta potensi kerugian negara yang signifikan.
Menurut juru bicara KPK, penyelidikan masih dalam tahap awal, namun fokus diarahkan pada proses tender dan pemilihan Google Cloud sebagai penyedia layanan.
KPK menegaskan akan menindaklanjuti setiap informasi yang relevan dan mengedepankan asas kehati-hatian.
Kasus Google Cloud Kemendikbudristek, KPK Akan Panggil Nadiem Makarim dan Minta Keterangan Google
Nama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjadi sorotan publik lantaran proyek ini dilaksanakan di bawah kepemimpinannya. KPK pun mengonfirmasi rencana pemanggilan Nadiem untuk memberikan klarifikasi dan keterangan atas kebijakan dan proses pengadaan tersebut.
Pemanggilan ini dianggap penting untuk menggali apakah keputusan yang diambil murni administratif atau terdapat potensi pelanggaran hukum.
Nadiem, yang juga mantan petinggi perusahaan teknologi, disebut memiliki peran sentral dalam transformasi digital di Kemendikbudristek.
Keterangan dari Pihak Google Diperlukan
Selain Nadiem, KPK juga berencana meminta keterangan langsung dari pihak Google. Hal ini guna memastikan apakah dalam proses kerja sama terdapat tekanan, kesepakatan sepihak, atau pelanggaran regulasi lokal yang dilakukan oleh salah satu pihak.
Google Indonesia sendiri belum memberikan tanggapan resmi terhadap permintaan KPK. Namun, KPK berharap kerja sama dari perusahaan teknologi global tersebut dalam rangka penegakan hukum dan transparansi.
Proyek Digitalisasi Pendidikan Bernilai Besar
Proyek pengadaan layanan Google Cloud merupakan bagian dari agenda digitalisasi pendidikan nasional yang digulirkan Kemendikbudristek sejak pandemi COVID-19. Nilai kontrak diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah dan mencakup penggunaan penyimpanan data pendidikan nasional, akses email sekolah, hingga kolaborasi antar-instansi pendidikan.
Namun, sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme lelang dan urgensi proyek tersebut. Kritik datang dari kalangan LSM, pengamat kebijakan publik, serta beberapa akademisi yang menilai proyek tersebut tidak terbuka untuk penyedia layanan lokal.
Pengawasan Proyek Digital Masih Lemah
Kasus ini memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan terhadap proyek digital bernilai besar di sektor pemerintahan. Pengadaan berbasis teknologi kerap dinilai rumit dan tidak dipahami sepenuhnya oleh pengawas internal, sehingga rawan dimanipulasi.
KPK pun menegaskan pentingnya membangun kapasitas pengawasan teknologi dan memastikan bahwa setiap kontrak besar dilakukan melalui proses yang akuntabel dan kompetitif.
Kemendikbudristek Siap Kooperatif
Di sisi lain, pihak Kemendikbudristek menyatakan siap bekerja sama penuh dengan KPK. Mereka menyebut bahwa seluruh proses pengadaan telah mengikuti prosedur yang berlaku, dan kementerian terbuka terhadap audit dan pemeriksaan.
Pihak kementerian juga menjelaskan bahwa kerja sama dengan Google dimaksudkan untuk efisiensi dan peningkatan mutu layanan pendidikan, terutama dalam menghadirkan sistem belajar daring dan administrasi sekolah berbasis cloud.
Harapan Akan Transparansi dan Reformasi
Masyarakat kini menantikan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas kasus ini. Pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim dan klarifikasi dari Google menjadi kunci untuk membuka tabir dugaan penyimpangan.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pengadaan berbasis teknologi di Indonesia, sekaligus memperkuat akuntabilitas pejabat publik dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak luas.
Baca juga: Xiaomi Robot Vacuum S40C Resmi di Indonesia, Bisa Sedot Debu dan Mengepel Sekaligus